SANGAT MEMPERIHATINKAN UPAH GURU HONORER MASIH MEMPRIHATINKAN.......

Selamat siang rekan-rekan guru honorer ....

Nasib para guru honorer maupun komite di Kabupaten Badung kembali jadi perbincangan hangat. Sebab, di hari ulang tahun guru, nasib guru masih memprihatinkan. Gaji maupun insentif guru di Badung masih sangat kecil. Banyak sekolah ditengarai memberikan upah tidak layak kepada guru honorer. Banyak guru mendapat upah jauh di bawah UMK Badung. Tahun 2016, Pemkab Badung pun didesak memberikan upah guru honorer atau guru komite sebesar Rp 2,2 juta. Atau minimal sesuai UMK Badung.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Fraksi PDI Perjuangan, Made Ponda Wirawan. Politisi asal Abiansemal itu menyebut guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa sekaligus abdi masyarakat selalu mengeluh karena pendapatan sangat kecil. “Bahkan pendapatan para guru honor, guru komite ini lebih rendah dari buruh menaikkan pasir ke atas truk,” sentil Ponda. Atas dasar itu, Fraksi PDIP meminta pemerintah daerah memperjuangkan nasib guru non-PNS dari tingkat SD, SMP dan SMA/SMK. “Minimal sesuai UMK Badung. Baik guru yang mengajar di sekolah negeri maupun swasta,” tandas Ponda.

Tidak hanya upah guru yang minim, jumlah guru di gumi keris juga sangat tidak ideal dengan rasio sekolah dan murid. Sedikitnya kabupaten terkaya di Bali ini disebut-sebut kekurangan 700 orang guru. I Wayan Reta, pemerhati pendidikan di Badung mengaku prihatin dengan kondisi dunia pendidikan Badung. Menurutnya, sangat aneh di tengah melimpahnya pendapatan asli daerah (PAD) Badung yang mencapai Rp 2,5 triliun justru dunia pendidikannya sampai kekurangan guru.

Mantan anggota DPRD Badung ini mengatakan, bila saja Pemkab Badung memiliki niat yang besar untuk memikirkan jumlah guru dan kualitas guru dengan kebutuhan belajar murid pada semua jenis dan jenjang, maka kekurangan guru ini menurutnya tidak akan sampai terjadi. “APBD Badung besar. Tapi, dunia pendidikannya ironis. Tampilan sekolah ingar bingar lengkap dengan sarana prasarana, tapi kurang guru. Ini sama saja dengan mubazir,” sodok mantan Kepala Disdikpora Badung ini.

Retha mendesak Pemkab Badung segera mengatasi persoalan klasik yang bertahun-tahun membelit dunia pendidikan Badung ini. Menurutnya kalau hanya menunggu pengangkatan guru melalui formasi pusat, yang kuotanya sangat terbatas, ia pesimis kekurangan 700 guru akan bisa teratasi. Retha yang juga tenaga ahli Fraksi Gerindra ini pun minta ada keberanian dari pemda untuk membuat terobosan. Salah satunya adalah dengan mengangkat guru honor. “Yang jelas harus ada solusi. Apakah dalam bentuk guru honor daerah atau yang lain yang dianggap legal,” tegasnya.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Badung, I Ketut Widia Atika, tidak menampik atas kekurangan guru di Badung. Namun, kekurangan guru adalah berstatus PNS. “Selama ini banyak anggapan keliru. Dikira sekolah kurang guru, padahal ada. Tapi, memang tidak berstatus PNS,” jelasnya. Terkait kesejahteraan para guru, Astika berdalih jika pemerintah sudah memberikan bantuan kepada guru.

Untuk guru honor yang mengajar di sekolah swasta dan negeri per bulan telah dibantu antara Rp 300 – Rp 500 ribu. Itu di luar gaji yang diterima dari sekolah. Astika lebih lanjut menyatakan sangat mengapresiasi apa yang disampaikan dewan. pihaknya pada prinsipnya sepakat bila upah guru honorer disesuaikan dengan UMK. “Pada prinsipnya kami sepakat dengan dewan. Masalahnya, bagaimana dengan yang mengajar hanya dua jam sehari. Ini yang harus dipikirkan. Apakah harus disamakan dengan guru honor yang lebih banyak mendapatkan banyak jam mengajarnya?” imbuhnya.(san/rdr/mus).

Sumber : (http://www.indopos.co.id )

Demikian informasi yang dapat saya berikan, 

semoga bermanfaat untuk rekan-rekan guru.........